MATARAM KUNO

(Tulisan ini diberdayakan oleh Kaskus dan sumber lain)

Pusat Kerajaan Mataram kuno

Bhumi Mataram adalah sebutan lama untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Di daerah inilah untuk pertama kalinya istana Kerajaan Medang diperkirakan berdiri (Rajya Medang i Bhumi Mataram). Nama ini ditemukan dalam beberapa prasasti, misalnya prasasti Minto dan prasasti Anjuk ladang. Istilah Mataram kemudian lazim dipakai untuk menyebut nama kerajaan secara keseluruhan, meskipun tidak selamanya kerajaan ini berpusat di sana.

Sesungguhnya, pusat Kerajaan Medang pernah mengalami beberapa kali perpindahan, bahkan sampai ke daerah Jawa Timur sekarang. Beberapa daerah yang pernah menjadi lokasi istana Medang berdasarkan prasasti-prasasti yang sudah ditemukan antara lain,

Medang i Bhumi Mataram (zaman Sanjaya)

Medang i Mamrati (zaman Rakai Pikatan)

Medang i Poh Pitu (zaman Dyah Balitung)

Medang i Bhumi Mataram (zaman Dyah Wawa)

Medang i Tamwlang (zaman Mpu Sindok)

Medang i Watugaluh (zaman Mpu Sindok)

Medang i Wwatan (zaman Dharmawangsa Teguh)

Menurut perkiraan, Mataram terletak di daerah Yogyakarta sekarang. Mamrati dan Poh Pitu diperkirakan terletak di daerah Kedu. Sementara itu, Tamwlang sekarang disebut dengan nama Tembelang, sedangkan Watugaluh sekarang disebut Megaluh. Keduanya terletak di daerah Jombang. Istana terakhir, yaitu Wwatan, sekarang disebut dengan nama Wotan, yang terletak di daerah Madiun.

RAJA DAN RAMA: NEGARA KLASIK DI JAWA MASA AWAL

Ketidakmerataan penyebaran sumber-sumber arkeologis berkenaan dengan pulau jawa baik dari segi waktu maupun tempat sangatlah disayangkan. Dikarenakan bagi mayoritas masyarakat pra-modern, arkeologi ialah pemberi informasi utama tentang hubungan antara masyarakat non-elite dengan lingkungan dan hasil kebudayaan mereka. Meski terkadang pola penyebaran ini memiliki arti khusus namun oleh karena hal ini sampai sekarang riset mengenai pola pemukiman, mata pencaharian dan perdagangan hanya diusahakan dalam beberapa daerah tertentu saja. Dan hal ini juga mendapat dukungan dari informasi yang diberikan inskripsi dan sejarah dari luar.

Kurang lebih ada dua ratus lima puluh inskripsi di Jawa berupa lempengan batu dan tembaga pada ma sa pra-islam.Secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Yang pertama inskripsi berbahasa sansekerta, berasal dari abad ke 5 s/d 9. Yang kedua ditulis dalam bahasa melayu kuno terdiri dari 6 inskripsi dari abad ke 7 s/d 9. Baru sesudah inskripsi jawa kuno pertama muncul di awal abad ke-9 , jumlah yang berarti telah dicatat sebagai apa yang biasa kita kenal sebagai data sosial ekonomik. Dari inskripsi-inskripsi yang ada hingga abad ke-13 yang terdkumentasikan dengan cukup baik, tampak pada masa ini tempak telah berkembang banyak organisasi kenegaraan.

Pada akhir milenium pertama masehi, Jawa dengan didukung oleh masyarakat yang makmur, benpenduduk padat dan agraris yang relatif stabil berpusat pada 2 dataran rendah yang subur. Dari Jawa Tengah antara daerah Yogyakarta-Magelang dan Lembah Brantas dari Jawa Timur. Dasar pertanian mereka ialah budidaya beras dengan irigasi yang dilengkapi ladang palawija kering dan pemeliharaan pohon dan semak-semak sebagai hiasan.

Meski dengan kestabilan penduduk yang cukup baik dan tidak mengalami urbanisasi dalam taraf apapun, tetap ada beberapa wilayah yang memiliki penduduk cukup besar dan lebih menonjol dari yang lain. Kraton atau istana ibukota, kira-kira memiliki penduduk hingga ribuan orang. Pola persebaran penduduk ini masih terlihat hingga masa kolonial. Crawfurd mencatat bahwa walaupun tampaknya tidak ada kata-kata Jawa asli untuk kota, dan bahkan ibukota tidak lebih dari kumpulan desa dengan istana di tengahnya, istana yang dikelilingi tembok di Yogyakarta berpenduduk lebih dari 100 ribu jiwa (Crawfurd 1856: 182-183). Tidak adanya sentral kependudukan yang besar sebagai pusat aktivitas selain dari kraton, sedikit banyak mungkin disebabkan oleh kebijaksanaan yang disengaja dari pemerintah pusat agar tidak mendorong pertumbuhan pusat persaingan kekuasaan.

Pola ini pula dimodifikasi oleh Jawa Timur, hingga ketika abad ke-9 dan ke-10 kota-kota pelabuhan di sepanjang garis pantai mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan akhirnya menjadi pusat persaingan kekuasaan. Dan dengan runtuhnya Majapahit menjelang akhir abad ke-15, mereka memisahkan diri dan mulai membentuk negara-negara kecil dan berorientasi pada perdagangan dengan pulau-pulau di wilayah utara. Walaupun kemajuan dan pesatnya persebaran penduduk di wilayah pedalaman relatif tetap stabil.

Terdapat dua tingkat pemerintahan dibawah kraton. Yakni wanua atau desa dan di tingkat menengah terdapat watek atau sekelompok desa. Wanua atau kompleks desa, secara epigrafis merupakan unit ekonomis dan politis terkecil yang dapat dilihat di dataran rendah Jawa. Identifikasi penduduk wanua dengan sebidang tanah tidak hanya sebatas pada tanah yang diolah oleh anggota masyarakat itu.

Raja - Raja Periode Jawa Tengah 

Rakai Panangkaran

Sri Maharaja Rakai Panangkaran Dyah Pancapana adalah raja kedua Kerajaan Medang periode Jawa Tengah (atau lazim disebut Kerajaan Mataram Kuno). Ia memerintah sekitar tahun 770-an. Minimnya data-data sejarah Mataram Kuno menyebabkan terjadinya beberapa penafsiran di antara para sejarawan mengenai asal-usul Rakai Panangkaran. Ada yang berpendapat ia berasal dari Wangsa Sanjaya, ada pula yang berpendapat ia berasal dari Wangsa Sailendra.

Pembangunan Candi Kalasan

Maharaja Rakai Panangkaran menempati urutan kedua dalam daftar raja-raja Kerajaan Medang versi prasasti Mantyasih. Namanya ditulis setelah Sanjaya, yang diyakini sebagai pendiri kerajaan tersebut. Prasasti ini dikeluarkan oleh Maharaja Dyah Balitung pada tahun 907, atau ratusan tahun sejak masa kehidupan Rakai Panangkaran.

Sementara itu, prasasti yang berasal dari zaman Rakai Panangkaran adalah prasasti Kalasan tahun 778. Prasasti ini merupakan piagam peresmian pembangunan sebuah candi Buddha untuk memuja Dewi Tara. Pembangunan ini atas permohonan para guru raja Sailendra. Dalam prasasti itu Rakai Panangkaran dipuji sebagai Sailendrawangsatilaka atau “permata Wangsa Sailendra”.

Candi yang didirikan oleh Rakai Panangkaran tersebut sekarang dikenal dengan sebutan Candi Kalasan.

Hubungan dengan Sanjaya dan Dharanindra

Sanjaya merupakan raja pertama Kerajaan Medang. Menurut prasasti Canggal (732), ia menganut agama Hindu aliran Siwa. Sementara itu Rakai Panangkaran adalah raja kedua Kerajaan Medang. Menurut prasasti Kalasan (778), ia mendirikan sebuah candi Buddha aliran Mahayana. Sehubungan dengan berita tersebut, muncul beberapa teori seputar hubungan di antara kedua raja tersebut.

Teori pertama dipelopori oleh Van Naerssen menyebutkan bahwa, Rakai Panangkaran adalah putra Sanjaya. Wangsa Sanjaya kemudian dikalahkan oleh Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Pembangunan Candi Kalasan tidak lain merupakan perintah dari raja Sailendra terhadap Rakai Panangkaran yang telah tunduk sebagai bawahan. Nama raja Sailendra tersebut diperkirakan sama dengan Dharanindra yang ditemukan dalam prasasti Kelurak (782). Teori ini banyak dikembangkan oleh para sejarawan Barat, antara lain George Cœdès, ataupun Dr. F.D.K. Bosch.

Teori kedua dikemukakan oleh Prof. Poerbatjaraka yang menyebutkan bahwa, Rakai Panangkaran adalah putra Sanjaya namun keduanya sama-sama berasal dari Wangsa Sailendra, bukan Wangsa Sanjaya. Dalam hal ini Poerbatjaraka tidak mengakui keberadaan Wangsa Sanjaya. Menurut pendapatnya (yang juga didukung oleh sejarawan Marwati Pusponegoro dan Nugroho Notosutanto), sebelum meninggal, Sanjaya sempat berwasiat agar Rakai Panangkaran berpindah ke agama Buddha. Teori ini berdasarkan kisah dalam Carita Parahyangan tentang tokoh Rahyang Panaraban putra Sanjaya yang dikisahkan pindah agama. Rahyang Panaraban ini menurut Poerbatjaraka identik dengan Rakai Panangkaran. Jadi, yang dimaksud dengan "para guru raja Sailendra" tidak lain adalah guru Rakai Panangkaran sendiri.

Teori ketiga dikemukakan oleh Slamet Muljana bahwa, Rakai Panangkaran bukan putra Sanjaya. Dalam daftar para raja versi prasasti Mantyasih tertulis nama Sanjaya bergelar Sang Ratu, sedangkan Rakai Panangkaran bergelar Sri Maharaja. Perubahan gelar ini membuktikan terjadinya pergantian dinasti yang berkuasa di Kerajaan Medang. Jadi, Rakai Panangkaran adalah raja dari Wangsa Sailendra yang berhasil merebut takhta Medang serta mengalahkan Wangsa Sanjaya. Menurut Slamet Muljana, Rakai Panangkaran tidak mungkin berstatus sebagai bawahan Wangsa Sailendra karena dalam prasasti Kalasan ia dipuji sebagai Sailendrawangsatilaka (permata Wangsa Sailendra).

Dalam hal ini, Slamet Muljana menolak teori bahwa Rakai Panangkaran adalah bawahan Dharanindra. Menurutnya, Rakai Panangkaran dan Dharanindra sama-sama berasal dari Wangsa Sailendra. Meskipun demikian, ia tidak menganggap keduanya sebagai tokoh yang sama. Menurutnya, Dharanindra tidak sama dengan Rakai Panangkaran yang memiliki nama asli Dyah Pancapana (sesuai pemberitaan prasasti Kalasan). Muljana berpendapat, Dharanindra adalah nama asli dari Rakai Panunggalan, yaitu raja ketiga Kerajaan Medang yang namanya disebut sesudah Rakai Panangkaran dalam prasasti Mantyasih.

Rakai Pikatan

Sri Maharaja Rakai Pikatan Mpu Manuku adalah raja keenam Kerajaan Medang periode Jawa Tengah (atau lazim disebut Kerajaan Mataram Kuno) yang memerintah sekitar tahun 840-an – 856.

Nama Asli dan Gelar

Rakai Pikatan terdapat dalam daftar para raja versi prasasti Mantyasih. Nama aslinya menurut prasasti Argapura adalah Mpu Manuku. Pada prasasti Munduan tahun 807 diketahui Mpu Manuku menjabat sebagai Rakai Patapan. Kemudian pada prasasti Kayumwungan tahun 824 jabatan Rakai Patapan dipegang oleh Mpu Palar. Mungkin saat itu Mpu Manuku sudah pindah jabatan menjadi Rakai Pikatan.

Akan tetapi, pada prasasti Tulang Air tahun 850 Mpu Manuku kembali bergelar Rakai Patapan. Sedangkan menurut prasasti Gondosuli, Mpu Palar telah meninggal sebelum tahun 832. Kiranya daerah Patapan kembali menjadi tanggung jawab Mpu Manuku, meskipun saat itu ia sudah menjadi maharaja. Tradisi seperti ini memang berlaku dalam sejarah Kerajaan Medang di mana seorang raja mencantumkan pula gelar lamanya sebagai kepala daerah, misalnya Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung.

Menurut prasasti Wantil, Mpu Manuku membangun ibu kota baru di desa Mamrati sehingga ia pun dijuluki sebagai Rakai Mamrati. Istana baru itu bernama Mamratipura, sebagai pengganti ibu kota yang lama, yaitu Mataram.

Prasasti Wantil juga menyebutkan bahwa Rakai Mamrati turun takhta dan menjadi brahmana bergelar Sang Jatiningrat pada tahun 856.

Perkimpoian dengan Pramodawardhani

Prasasti Wantil juga menyinggung perkimpoian Sang Jatiningrat alias Rakai Pikatan Mpu Manuku dengan seorang putri beragama lain. Para sejarawan sepakat bahwa putri itu ialah Pramodawardhani dari Wangsa Sailendra yang beragama Buddha Mahayana, sementara Mpu Manuku sendiri memeluk agama Hindu Siwa.

Pramodawardhani adalah putri Samaratungga yang namanya tercatat dalam prasasti Kayumwungan tahun 824. Saat itu yang menjabat sebagai Rakai Patapan adalah Mpu Palar, sedangkan nama Mpu Manuku sama sekali tidak disebut. Mungkin saat itu Pramodawardhani belum menjadi istri Mpu Manuku.

Sejarawan De Casparis menganggap Rakai Patapan Mpu Palar sama dengan Maharaja Rakai Garung dan merupakan ayah dari Mpu Manuku. Keduanya merupakan anggota Wangsa Sanjaya yang berhasil menjalin hubungan perkimpoian dengan Wangsa Sailendra.

Teori ini ditolak oleh Slamet Muljana karena menurut prasasti Gondosuli, Mpu Palar merupakan pendatang dari pulau Sumatra dan semua anaknya perempuan. Lagi pula, Mpu Manuku sudah lebih dulu menjabat sebagai Rakai Patapan sebelum Mpu Palar. Kemungkinan bahwa Mpu Manuku merupakan putra Mpu Palar sangat kecil.

Sementara itu, Mpu Manuku sudah menjabat sebagai Rakai Patapan pada tahun 807, sedangkan Pramodawardhani masih menjadi gadis pada tahun 824. Hal ini menunjukkan kalau perbedaan usia di antara keduanya cukup jauh. Mungkin, Rakai Pikatan Mpu Manuku berusia sebaya dengan mertuanya, yaitu Samaratungga.

Pramodawardhani bukanlah satu-satunya istri Rakai Pikatan. Berdasarkan prasasti Telahap diketahui istri Rakai Pikatan yang lain bernama Rakai Watan Mpu Tamer. Kiranya saat itu gelar mpu belum identik dengan kaum laki-laki.

Selir bernama Rakai Watan Mpu Tamer ini merupakan nenek dari istri Dyah Balitung, yaitu raja yang mengeluarkan prasasti Mantyasih (907).

Perang Melawan Balaputradewa

Balaputradewa putra Samaragrawira adalah raja Kerajaan Sriwijaya. Teori populer yang dirintis oleh sejarawan Krom menyebutkan bahwa, Samaragrawira identik dengan Samaratungga sehingga secara otomatis, Balaputradewa adalah saudara Pramodawardhani.

Dalam prasasti Wantil disebutkan bahwa Sang Jatiningrat alias Rakai Pikatan berperang melawan musuh yang membangun pertahanan berupa timbunan batu di atas bukit. Musuh tersebut dikalahkan oleh Dyah Lokapala putra Jatiningrat. Dalam prasasti itu terdapat istilah Walaputra, yang ditafsirkan sebagai Balaputradewa. Akibatnya, muncul teori bahwa telah terjadi perang saudara memperebutkan takhta sepeninggal Samaratungga yang berakhir dengan kekalahan Balaputradewa.

Slamet Muljana menolak anggapan bahwa Samaragrawira identik dengan Samaratungga karena menurut prasasti Kayumwungan, Samaratungga hanya memiliki seorang anak bernama Pramodawardhani. Menurutnya, Samaragrawira lebih tepat disebut sebagai ayah dari Samaratungga. Dengan demikian, Balaputradewa merupakan paman dari Pramodawardhani.

Teori populer menganggap Balaputradewa membangun benteng dari timbunan batu di atas bukit Ratu Baka dalam perang melawan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Namun, menurut sejarawan Buchari, di bukit Ratu Baka tidak dijumpai prasasti atas nama Balaputradewa, melainkan atas nama Rakai Walaing Mpu Kumbhayoni. Mungkin tokoh ini yang memberontak terhadap pemerintahan Rakai Pikatan karena ia juga mengaku sebagai keturunan asli pendiri kerajaan, yaitu Sanjaya.

Sementara itu istilah Walaputra dalam prasasti Wantil bermakna “putra bungsu”. Jadi, istilah ini bukan nama lain dari Balaputradewa, melainkan julukan untuk Dyah Lokapala, yaitu pahlawan yang berhasil mengalahkan Rakai Walaing, musuh ayahnya.

Dengan demikian, teori populer bahwa telah terjadi perang saudara antara Rakai Pikatan melawan iparnya, yaitu Balaputradewa mungkin keliru. Kiranya Balaputradewa meninggalkan pulau Jawa bukan karena kalah perang, tetapi karena sejak awal ia memang sudah tidak memiliki hak atas takhta Kerajaan Medang, mengingat ia bukan putra Samaratungga melainkan adiknya.

Wangsa Sailendra di bawah pimpinan Dharanindra berhasil menaklukkan Kerajaan Sriwijaya, bahkan sampai Kamboja. Sepeninggal Dharanindra, kekuasaannya diwarisi oleh Samaragrawira. Mungkin ia tidak sekuat ayahnya karena menurut prasasti Po Ngar, Kamboja berhasil merdeka dari penjajahan Jawa pada tahun 802.

Atas dasar tersebut, sepeninggal Samaragrawira mungkin kekuasaan Wangsa Sailendra dibagi menjadi dua, dengan tujuan agar pengawasannya bisa lebih mudah. Kekuasaan atas pulau Jawa diberikan kepada Samaratungga, sedangkan kekuasaan atas pulau Sumatra diberikan kepada Balaputradewa.

Pendirian Candi Prambanan

Prasasti Wantil disebut juga Prasasti Siwagrha yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 856. Prasasti ini selain menyebut pendirian istana Mamratipura, juga menyebut tentang pendirian bangunan suci Siwagrha, yang diterjemahkan sebagai Candi Siwa.

Berdasarkan ciri-ciri yang digambarkan dalam prasasti tersebut, Candi Siwa identik dengan salah satu candi utama pada komplek Candi Prambanan. Dengan demikian, bangunan utama pada komplek tersebut dibangun oleh Rakai Pikatan, sedangkan candi-candi kecil lainnya mungkin dibangun pada masa raja-raja selanjutnya.

Akhir Pemerintahan

Prasasti Wantil juga menyebutkan bahwa Rakai Pikatan alias Rakai Mamrati turun takhta menjadi brahmana bergelar Sang Jatiningrat pada tahun 856. Takhta Kerajaan Medang kemudian dipegang oleh putra bungsunya, yaitu Dyah Lokapala alias Rakai Kayuwangi.

Penunjukan putra bungsu sebagai maharaja ini kiranya berdasarkan atas jasa mengalahkan Rakai Walaing Mpu Kumbhayoni sang pemberontak. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan karena kelak muncul prasasti Munggu Antan atas nama Maharaja Rakai Gurunwangi. Nama ini tidak terdapat dalam daftar raja prasasti Mantyasih, sehingga dapat diperkirakan pada akhir pemerintahan Rakai Kayuwangi telah terjadi perpecahan kerajaan.

Nama Rakai Gurunwangi Dyah Saladu dan Dyah Ranu ditemukan dalam prasasti Plaosan setelah Rakai Pikatan. Mungkin mereka adalah anak Rakai Pikatan. Atau mungkin juga hubungan antara Dyah Ranu dan Dyah Saladu adalah suami istri.

Pada tahun 807 Mpu Manuku sudah menjadi pejabat, yaitu sebagai Rakai Patapan. Ia turun takhta menjadi brahmana pada tahun 856. Mungkin saat itu usianya sudah di atas 70 tahun. Setelah meninggal dunia, Sang Jatiningrat dimakamkan atau didharmakan di desa Pastika.

Dyah Balitung

Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Dharmodaya Mahasambu adalah raja Kerajaan Medang periode Jawa Tengah (atau lazim disebut Kerajaan Mataram Kuno), yang memerintah sekitar tahun 899–911. Wilayah kekuasaannya mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Bali.

Asal-Usul

Analisis para sejarawan, misalnya Boechari atau Poerbatjaraka, menyebutkan bahwa Dyah Balitung berhasil naik takhta karena menikahi putri raja sebelumnya. Kemungkinan besar raja tersebut adalah Rakai Watuhumalang yang menurut prasasti Mantyasih memerintah sebelum Balitung.

Mungkin alasan Dyah Balitung bisa naik takhta bukan hanya itu, mengingat raja sebelumnya ternyata juga memiliki putra bernama Mpu Daksa (prasasti Telahap). Alasan lain yang menunjang ialah keadaan Kerajaan Medang sepeninggal Rakai Kayuwangi mengalami perpecahan, yaitu dengan ditemukannya prasasti Munggu Antan atas nama Maharaja Rakai Gurunwangi dan prasasti Poh Dulur atas nama Rakai Limus Dyah Dewendra.

Jadi, kemungkinan besar Dyah Balitung yang merupakan menantu Rakai Watuhumalang (raja Medang pengganti Rakai Kayuwangi) berhasil menjadi pahlawan dengan menaklukkan Rakai Gurunwangi dan Rakai Limus sehingga kembali mengakui kekuasaan tunggal di Kerajaan Medang. Maka, sepeninggal Rakai Watuhumalang, rakyat pun memilih Balitung sebagai raja daripada iparnya, yaitu Mpu Daksa.

Riwayat Pemerintahan

Pada masa pemerintahan Dyah Balitung, istana Kerajaan Medang tidak lagi berada di daerah Mataram, ataupun Mamrati, melainkan sudah dipindahkan ke daerah Poh Pitu yang diberi nama Yawapura. Hal ini dimungkinkan karena istana Mamratipura (yang dulu dibangun oleh Rakai Pikatan) telah rusak akibat perang saudara antara Rakai Kayuwangi melawan Rakai Gurunwangi.

Prasasti tertua atas nama Balitung yang berhasil ditemukan adalah prasasti Telahap tanggal 11 September 899. Namun bukan berarti ini adalah prasasti pertamanya, atau dengan kata lain, bisa jadi Balitung sudah naik takhta sebelum tahun 899.

Disusul kemudian prasasti Watukura tanggal 27 Juli 902. Prasasti tersebut adalah prasasti tertua yang menyebutkan adanya jabatan Rakryan Kanuruhan, yaitu semacam jabatan perdana menteri. Sementara itu jabatan Rakryan Mapatih pada zaman Balitung merupakan jabatan putra mahkota yang dipegang oleh Mpu Daksa.

Prasasti Telang tanggal 11 Januari 904 berisi tentang pembangunan komplek penyeberangan bernama Paparahuan yang dipimpin oleh Rakai Welar Mpu Sudarsana di tepi Bengawan Solo. Balitung membebaskan pajak desa-desa sekitar Paparahuan dan melarang para penduduknya untuk memungut upah dari para penyeberang.

Prasasti Poh tanggal 17 Juli 905 berisi pembebasan pajak desa Poh untuk ditugasi mengelola bangunan suci Sang Hyang Caitya dan Silunglung peninggalan raja sebelumnya yang dimakamkan di Pastika, yaitu Rakai Pikatan. Raja ini merupakan kakek dari Mpu Daksa dan permaisuri Balitung.

Prasasti Kubu-Kubu tanggal 17 Oktober 905 berisi anugerah desa Kubu-Kubu kepada Rakryan Hujung Dyah Mangarak dan Rakryan Matuha Dyah Majawuntan karena keduanya berjasa memimpin penaklukan daerah Bantan. Beberapa sejarawan menafsirkan Bantan sebagai nama lain dari Bali. Istilah Bantan artinya “korban”, sedangkan Bali artinya “persembahan”.

Prasasti Mantyasih tanggal 11 April 907 berisi tentang anugerah kepada lima orang patih bawahan yang berjasa dalam menjaga keamanan saat pernikahan Dyah Balitung. Dalam prasasti ini disebutkan pula urutan raja-raja Medang yang memerintah sebelum dirinya.

Pada tahun 907 tersebut Balitung juga memberikan desa Rukam sebagai hadiah untuk neneknya yang bernama Rakryan Sanjiwana dengan tugas merawat bangunan suci di Limwung.

Akhir Pemerintahan

Pengangkatan Dyah Balitung sebagai raja kemungkinan besar melahirkan rasa cemburu di hati Mpu Daksa, yaitu putra raja sebelumnya yang tentunya lebih berhak atas takhta Kerajaan Medang.

Mpu Daksa yang menjabat sebagai Rakai Hino ditemukan telah mengeluarkan prasasti tanggal 21 Desember 910 tentang pembagian daerah Taji Gunung bersama Rakai Gurunwangi.

Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa, Rakai Gurunwangi mengangkat dirinya sebagai maharaja pada akhir pemerintahan Rakai Kayuwangi dan awal pemerintahan Rakai Watuhumalang. Berdasarkan prasasti Plaosan, Rakai Gurunwangi diperkirakan adalah putra Rakai Pikatan.

Dyah Balitung berhasil naik takhta menggantikan Rakai Watuhumalang diperkirakan karena kepahlawanannya menaklukkan Rakai Gurunwangi dan Rakai Limus. Mungkin Rakai Gurunwangi yang menyimpan dendam kemudian bersekutu dengan Mpu Daksa yang masih keponakannya (Rakai Gurunwangi dan Daksa masing-masing adalah anak dan cucu Rakai Pikatan).

Sejarawan Boechari yakin bahwa pemerintahan Dyah Balitung berakhir akibat pemberontakan Mpu Daksa. Pada prasasti Taji Gunung (910) Daksa masih menjabat sebagai Rakai Hino, sedangkan pada prasasti Timbangan Wungkal (913) ia sudah bergelar maharaja.

DINASTI YANG BERKUASA

Pada umumnya para sejarawan menyebut ada tiga dinasti yang pernah berkuasa di Kerajaan Medang, yaitu Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra pada periode Jawa Tengah, serta Wangsa Isyana pada periode Jawa Timur.

Istilah Wangsa Sanjaya merujuk pada nama raja pertama Medang, yaitu Sanjaya. Dinasti ini menganut agama Hindu aliran Siwa. Menurut teori van Naerssen, pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran (pengganti Sanjaya sekitar tahun 770-an), kekuasaan atas Medang direbut oleh Wangsa Sailendra yang beragama Buddha Mahayana.

Mulai saat itu Wangsa Sailendra berkuasa di Pulau Jawa, bahkan berhasil pula menguasai Kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatra. Sampai akhirnya, sekitar tahun 840-an, seorang keturunan Sanjaya bernama Rakai Pikatan berhasil menikahi Pramodawardhani putri mahkota Wangsa Sailendra. Berkat perkimpoian itu ia bisa menjadi raja Medang, dan memindahkan istananya ke Mamrati. Peristiwa tersebut dianggap sebagai awal kebangkitan kembali Wangsa Sanjaya.

Menurut teori Bosch, nama raja-raja Medang dalam Prasasti Mantyasih dianggap sebagai anggota Wangsa Sanjaya secara keseluruhan. Sementara itu Slamet Muljana berpendapat bahwa daftar tersebut adalah daftar raja-raja yang pernah berkuasa di Medang, dan bukan daftar silsilah keturunan Sanjaya.

Contoh yang diajukan Slamet Muljana adalah Rakai Panangkaran yang diyakininya bukan putra Sanjaya. Alasannya ialah, prasasti Kalasan tahun 778 memuji Rakai Panangkaran sebagai “permata wangsa Sailendra” (Sailendrawangsatilaka). Dengan demikian pendapat ini menolak teori van Naerssen tentang kekalahan Rakai Panangkaran oleh seorang raja Sailendra.

Menurut teori Slamet Muljana, raja-raja Medang versi Prasasti Mantyasih mulai dari Rakai Panangkaran sampai dengan Rakai Garung adalah anggota Wangsa Sailendra. Sedangkan kebangkitan Wangsa Sanjaya baru dimulai sejak Rakai Pikatan naik takhta menggantikan Rakai Garung.

Istilah Rakai pada zaman Medang identik dengan Bhre pada zaman Majapahit, yang bermakna “penguasa di”. Jadi, gelar Rakai Panangkaran sama artinya dengan “Penguasa di Panangkaran”. Nama aslinya ditemukan dalam prasasti Kalasan, yaitu Dyah Pancapana.

Slamet Muljana kemudian mengidentifikasi Rakai Panunggalan sampai Rakai Garung dengan nama-nama raja Wangsa Sailendra yang telah diketahui, misalnya Dharanindra ataupun Samaratungga. yang selama ini cenderung dianggap bukan bagian dari daftar para raja versi Prasasti Mantyasih.

Sementara itu, dinasti ketiga yang berkuasa di Medang adalah Wangsa Isana yang baru muncul pada ‘’periode Jawa Timur’’. Dinasti ini didirikan oleh Mpu Sindok yang membangun istana baru di Tamwlang sekitar tahun 929. Dalam prasasti-prasastinya, Mpu Sindok menyebut dengan tegas bahwa kerajaannya adalah kelanjutan dari Kadatwan Rahyangta i Medang i Bhumi Mataram. Wangsa (Dinasti) Sanjaya disebutkan sebagai pemeluk agama Hindu Siwa, sedangkan Wangsa Sailendra pemeluk Buddha Mahayana. Salah satu peninggalan terpenting Wangsa Sanjaya adalah Candi Prambanan. Adapun warisan Wangsa Sailendra yang terutama adalah Candi Borobudur.

Pengetahuan tentang adanya dua wangsa di Jawa itu diawali oleh teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli bangsa asing pada masa kolonial. Sebutlah misalnya FH van Naerssen, Bosch, George Coedes, W.F. Stutterheim, serta JG de Casparis.

Para ahli tersebut, terutama Stutterheim, menunjuk isi prasasti Mantyasih (Balitung) sebagai dasar teorinya. Prasasti bertarikh tahun 907 yang ditemukan di daerah Magelang itu berisikan nama-nama raja Mataram sebelum Raja Balitung. Oleh Stutterheim, prasasti Balitung dianggap berisikan silsilah Wangsa Sanjaya.

Pengetahuan tentang dua dinasti itu terus diajarkan selama puluhan tahun di sekolah-sekolah. Akan tetapi, sebenarnya hal tersebut keliru. Ahli-ahli Indonesia seperti Poerbatjaraka dan Boechari, sejak tahun 1950-an telah memberikan koreksi. Dinasti penguasa Jawa pada masa sejarah klasik hanya satu, tulis mereka. Namun, hingga kini, rupanya koreksi dari mereka kurang didengar.

“Kalau kita bicara tentang adanya satu atau lebih dinasti yang berkuasa di Mataram, maka yang dimaksud ialah ‘yang berkuasa sebagai maharaja’,” tulis Boechari, ahli epigrafi terkemuka Indonesia, dalam suatu makalahnya. Menurut Boechari, di Jawa pada masa Mataram Kuno terdapat banyak raja-raja kecil sebagai penguasa lokal. Mereka memiliki silsilahnya sendiri-sendiri. Karena itu, Boechari berpendapat, isi prasasti Mantyasih bukanlah silsilah Wangsa Sanjaya.

Poerbatjaraka dan Boechari berpendapat, dinasti penguasa Jawa pada masa klasik hanyalah Wangsa Sailendra. Rakai Sanjaya pun termasuk bagian dari Wangsa Sailendra walaupun ia beragama Hindu. Beberapa prasasti diajukan oleh ahli-ahli ini sebagai buktinya.

“Sejarah memang perlu dikoreksi,” ucap ahli arkeologi Bambang Budi Utomo dari Pusat Arkeologi Nasional. “Karena sebenarnya istilah Wangsa Sanjaya itu tidak pernah disebutkan dalam prasasti manapun. Yang disebutkan berkali-kali hanyalah Wangsa Sailendra,” tegasnya.

Bagaimana sebenarnya asal mula Sailendra sebagai satu-satunya dinasti penguasa Jawa pada masa klasik? Apakah kaitan keluarga ini dengan Sriwijaya? Para ahli Indonesia masa silam hingga sekarang—mulai dari Poerbatjaraka, Boechari, hingga Bambang Budi Utomo—menjelaskannya dalam kisah mengenai Sriwijaya di majalah National Geographic Indonesia edisi Desember 2013. Sayangnya, salah satu bukti bahwa dinasti penguasa Jawa hanya ada satu, sekarang sudah raib.

STRUKTUR PEMERINTAHAN

Raja merupakan pemimpin tertinggi Kerajaan Medang. Sanjaya sebagai raja pertama memakai gelar Ratu. Pada zaman itu istilah Ratu belum identik dengan kaum perempuan. Gelar ini setara dengan Datu yang berarti "pemimpin". Keduanya merupakan gelar asli Indonesia.

Ketika Rakai Panangkaran dari Wangsa Sailendra berkuasa, gelar Ratu dihapusnya dan diganti dengan gelar Sri Maharaja. Kasus yang sama terjadi pada Kerajaan Sriwijaya di mana raja-rajanya semula bergelar Dapunta Hyang, dan setelah dikuasai Wangsa Sailendra juga berubah menjadi Sri Maharaja.

Pemakaian gelar Sri Maharaja di Kerajaan Medang tetap dilestarikan oleh Rakai Pikatan meskipun Wangsa Sanjaya berkuasa kembali. Hal ini dapat dilihat dalam daftar raja-raja versi Prasasti Mantyasih yang menyebutkan hanya Sanjaya yang bergelar Sang Ratu.

Jabatan tertinggi sesudah raja ialah Rakryan Mahamantri i Hino atau kadang ditulis Rakryan Mapatih Hino. Jabatan ini dipegang oleh putra atau saudara raja yang memiliki peluang untuk naik takhta selanjutnya. Misalnya, Mpu Sindok merupakan Mapatih Hino pada masa pemerintahan Dyah Wawa.

Jabatan Rakryan Mapatih Hino pada zaman ini berbeda dengan Rakryan Mapatih pada zaman Majapahit. Patih zaman Majapahit setara dengan perdana menteri namun tidak berhak untuk naik takhta.

Jabatan sesudah Mahamantri i Hino secara berturut-turut adalah Mahamantri i Halu dan Mahamantri i Sirikan. Pada zaman Majapahit jabatan-jabatan ini masih ada namun hanya sekadar gelar kehormatan saja. Pada zaman Wangsa Isana berkuasa masih ditambah lagi dengan jabatan Mahamantri Wka dan Mahamantri Bawang.

Jabatan tertinggi di Medang selanjutnya ialah Rakryan Kanuruhan sebagai pelaksana perintah raja. Mungkin semacam perdana menteri pada zaman sekarang atau setara dengan Rakryan Mapatih pada zaman Majapahit. Jabatan Rakryan Kanuruhan pada zaman Majapahit memang masih ada, namun kiranya setara dengan menteri dalam negeri pada zaman sekarang.

KEADAAN PENDUDUK

Penduduk Medang sejak periode Bhumi Mataram sampai periode Wwatan pada umumnya bekerja sebagai petani. Kerajaan Medang memang terkenal sebagai negara agraris, sedangkan saingannya, yaitu Kerajaan Sriwijaya merupakan negara maritim.

Agama resmi Kerajaan Medang pada masa pemerintahan Sanjaya adalah Hindu aliran Siwa. Ketika Sailendrawangsa berkuasa, agama resmi kerajaan berganti menjadi Buddha aliran Mahayana. Kemudian pada saat Rakai Pikatan dari Sanjayawangsa berkuasa, agama Hindu dan Buddha tetap hidup berdampingan dengan penuh toleransi.

KONFLIK TAHTA PERIODE JAWA TENGAH

Pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi putra Rakai Pikatan (sekitar 856 – 880–an), ditemukan beberapa prasasti atas nama raja-raja lain, yaitu Maharaja Rakai Gurunwangi dan Maharaja Rakai Limus Dyah Dewendra. Hal ini menunjukkan kalau pada saat itu Rakai Kayuwangi bukanlah satu-satunya maharaja di Pulau Jawa. Sedangkan menurut prasasti Mantyasih, raja sesudah Rakai Kayuwangi adalah Rakai Watuhumalang.

Dyah Balitung yang diduga merupakan menantu Rakai Watuhumalang berhasil mempersatukan kembali kekuasaan seluruh Jawa, bahkan sampai Bali. Mungkin karena kepahlawanannya itu, ia dapat mewarisi takhta mertuanya.

Pemerintahan Balitung diperkirakan berakhir karena terjadinya kudeta oleh Mpu Daksa yang mengaku sebagai keturunan asli Sanjaya. Ia sendiri kemudian digantikan oleh menantunya, bernama Dyah Tulodhong. Tidak diketahui dengan pasti apakah proses suksesi ini berjalan damai ataukah melalui kudeta pula.

Tulodhong akhirnya tersingkir oleh pemberontakan Dyah Wawa yang sebelumnya menjabat sebagai pegawai pengadilan.

PERPINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN

Perkiraan perpindahan pusat pemerintahan Mataram Kuno dari Jawa tengah ke Jawa Timur adalah sekitar abad ke-10 M. Asumsi ini diperkuat dengan temuan-temuan prasasti paling awal di daerah Jawa Timur adalah pada masa pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung (899-911) terdapat di belakang patung Ganesha di daerah Ketanen berangka tahun 826 saka. Beberapa prasasti lain yang terdapat di Jawa Timur contohnya, prasasti Sugihmenek (837 saka) oleh Raja Daka, prasasti Harinjin (726 saka) oleh Raja Rake Layan Dyah Tulodon, prasasti kinawe (849 saka) dan prasasti Sanguran (850 saka).

Menurut NJ. Krom, perpindahan pusat pemerintahan ini adalah dibawah pemerintahan Pu Sindok. Pandangan ini bersumber dari pendapat Poerbatjacaraka sesuai yang tertulis dalam prasasti Pu Sindok, prasasti Daksa, dan Wawa. Termaktub disana bahwasanya Istana Mdang ialah istana leluhur-leluhurnya yang selayaknya didewakan (Rhyan ta), dan oleh karena itu maka istananya harus dipindahkan ke wilayah lain.

Sedangkan menurut Dr. JG de Casparis, kemajuan perdagangan arab di abad 9 M menjadi faktor yang ikut andil dalam perpindahan pusat kekuasaan. Pada saat itu Indonesia khususnya di wilayah timur sebagai pusat penghasil rempah-rempah, kayu cendana, dan hasil-hasil pertanian lainnya menjadi pusat terjadinya transaksi perdagangan dengan wilayah-wilayah asing seperti Arab, China, India dan sebagainya. Ini menumbulkan kekhawatiran pada tubuh Sriwijaya, Sriwijaya takut wilayah itu akan tumbuh melahirkan kongsi dagang yang kuat dan pada akhirnya akan memonopoli perdagangan nusantara. Karena itu Sriwijaya memulai penyerangan ke wilayah Mataram pada tahun 925 M. Mereka mendarat di Jawa timur dan melakukan pergerakan hingga Nganjuk. Namun pasukan Sriwijaya dapat dipukul mundur oleh tentara dibawah kepemimpinan Pu Sindok. Keterangan ini berdasarkan prasasti Anjukladan (859 saka/937 M). Faktor ini pula yang menyebabkan Raja- raja Mataram member perhatian yang lebih pada daerah Jawa Timur.

MADANG PERIODE JAWA TIMUR

Mpu Sindok adalah raja pertama Kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah sekitar tahun 929 – 947, bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikramadharmottunggadewa.

Mpu Sindok dianggap sebagai pendiri dinasti baru bernama Wangsa Isana.

Istana Kerajaan Medang pada awal berdirinya diperkirakan terletak di daerah Mataram (dekat Yogyakarta sekarang). Kemudian pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dipindah ke Mamrati (daerah Kedu). Lalu, pada masa pemerintahan Dyah Balitung sudah pindah lagi ke Poh Pitu (masih di sekitar Kedu). Kemudian pada zaman Dyah Wawa diperkirakan kembali ke daerah Mataram.

Mpu Sindok kemudian memindahkan istana Medang ke wilayah Jawa Timur sekarang. Dalam beberapa prasastinya, ia menyebut kalau kerajaannya merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang di Jawa Tengah. Misalnya, ditemukan kalimat Kita prasiddha mangraksa kadatwan rahyangta i Bhumi Mataram i Watugaluh.

Mpu Sindok memimpin penduduk Medang yang selamat pindah ke timur. Ia membangun ibu kota baru di daerah Tamwlang (prasasti Turyan, 929). Kemudian istana dipindahkan ke Watugaluh (prasasti Anjukladang, 937). Baik Tamwlang maupun Watugaluh diperkirakan berada di sekitar daerah Jombang sekarang.

MPU SENDOK

Mpu sendok naik tahta pada tahun 929 M dengan gelar Sri Ishana Wikrama Dharmotunggadewa (dinasti Ishana). Mpu sendok merupakan peletak dasar berdirinya kerajaan-kerajaan di jawa timur. Sendok mendirikan dinasti baru yang disebut dinasti ishana. Pusat pemerintahannya ada di watugaluh. Mengenai jalannya pemerintahan mpu sendok tidak diketahui secara pasti. Namun diperkirakan berjalan tertib dan aman. Hal ini dapat diketahui dari usaha-usaha yang dia lakukan seperti pembangunan irigasi, menghimpun kitab agama Budha Tantrayana “sang hyang kamahayanikan” yang tertulis oleh sambara surya warana. Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa toleransi beragama waktu itu cukup baik, sebab mpu sendok yang hindu ternyata mengijinkan ditulisnya kitab agama budha san hyang kamahayanikan.

Untuk mengetahui silsilah dan keturunan mpu sendok dapat dilihat dalam prasasti airlangga yang disebut prasasti Calcutta tahun 1042. Silsilahnya adalah sebagai berikut :

Raja sesudah mpu sendok adalah Sri Ishanatunggawijaya yang kimpoi dengan Lokpala mempunyai anak bernama Makutawangsawardana. Makutawangsawardana punya anak Mahendradata yang kimpoi dengan udayana dari Bali. Dari perkimpoian tersebut lahirlah airlangga.

Airlangga punya anak bernama Samarawijaya dan Panji Garakasan yang nantinya menjadi penumbuh berdirinya kerajaan Kediri.

DHARMAWANGSA TEGUH

Dalam prasasti Calcutta status darmawangsa tidak diketahui secara jelas. Mungkin ia kakak mahendrata, anak makutawangsawardana dari isteri selir.

Darmawangsa merupakan seorang raja yang memiliki pandangan yang luas. Ia mempunyai perhatian yang besar terhadap negaranya, baik di bidang pemerintahan, ekonomi dan kebudayaan. Untuk merealissikan cita-citanya ini darmawangsa melakukan usaha-usaha seperti berikut ini:

Kitab mahabarata disadur ke dalam bahasa jawa kuno woyasa kresna dwipayana.

Melakukan ekspansi ke sriwijaya (991) dan berhasil menguasainya. Bukti bahwa sriwijaya dikuasai dharmawangsa yaitu ketika utusan sriwijaya yang berkunjung ke china hendak pulang kembali tertahan di kanton karena negerinya (sriwijaya) sedang menghadapi serangan dari jawa. Tahun 992 utusan tersebut berusaha pulang lagi namun hanya sampai di campa saja karena negerinya diduduki oleh jawa.

Dengan jatuhnya wora-wari itu? Mungkin wora-wari adalah raja bawahan dharmawangsa atau wora-wari adalah alat sriwijaya untuk mebalas dharmawangsa.

AIRLANGGA

Pada tahun 1019 airlangga naik tahta atas permintaan para brahmana dengan gelar Sri Maharaja Rake Hulu Lokeswara Dharmawangsa Airlangga. Dengan susah payah Airlangga akhirnya bisa menyatukan bekas reruntuhan kerajaan dharmawangsa. Ibu kota yang semula berada di Wutan Mas dipindahkan ke kahuripan 1037.

Airlangga adalah seorang raja yang memiliki perhatian besar terhadap kemajuan negarannya dan kemakmuran rakyatnya. Hal ini Nampak dalam usahanya seperti berikut :

Memperbaiki pelabuhan hujung galuh yang terletak di sungai brantas.

Pelabuhan kambang putih di tuban dibebaskan pajak.

Membuat tanggul di waringin pitu agar sungai brantas airnya tidak muntah.

Agama dan kebudayaan

Agama yang berkembang pada masa pemerintahan airlangga adalah agama hindu waisnawa. Hal ini Nampak pada candi belahan dimana airlangga diwujudkan sebagai sebuah arca sebagai wisnu menaiki garuda.

Untuk mengenang jerih payah airlangga mempersatukan kerajaan yang porak-poranda disusunlah kitab arjunawiwaha oleh mpu kanwa 1030. Inilah hasil sastra zaman airlangga yang sampai pada kita. Sementara airlangga sendiri sebelum mengundurkan diri jadi pertapa, ia telah membangunkan sebuah pertapaan bagi anaknya sangramawijaya di pucangan (gunung penanggungan).

Pembagian wilayah

Sebelum airlangga mengundurkan diri dari tahtanya, ia membagi wilayah kerajaannya menjadi dua bagian. Tugas ini desarahkan kepada Mpu Barada yang terkenal kesaktiannya. Dua kerajaan itu adalah jenggala (singasari) dengan ibukotanya di kahuripan dan panjalu (Kediri) dengan ibukotanya di Daha

Batas kedua kerajaan tersebut adalah gunung kawi ke utara dan keselatan pada tahun 1040 M

Atas pembagian wilayah menjadi dua oleh airlangga yaitu untuk menghindari perebutan kekuasaan diantara anak-anak Airlangga sendiri dari garwo selir sepeninggal Airlangga. Sebab Sanggramawijaya yang mestinya berhak atas tahta ayahnya tak bersedia menggantikannaya, dia memilih bertapa.

PEMBAGIAN KEKUASAAN MASA AIRLANGGA

Sejak tahun 1025, Airlangga memperluas kekuasaan dan pengaruhnya seiring dengan melemahnya Sriwijaya. Mula-mula yang dilakukan Airlangga adalah menyusun kekuatan untuk menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isyana atas pulau Jawa. Namun awalnya tidak berjalan dengan baik, karena menurut prasasti Terep (1032), Watan Mas kemudian direbut musuh, sehingga Airlangga melarikan diri ke desa Patakan. Berdasarkan prasasti Kamalagyan (1037), ibu kota kerajaan sudah pindah ke Kahuripan (daerah Sidoarjo sekarang).

Airlangga pertama-tama mengalahkan Raja Hasin. Pada tahun 1030 Airlangga mengalahkan Wisnuprabhawa raja Wuratan, Wijayawarma raja Wengker, kemudian Panuda raja Lewa. Pada tahun 1031 putra Panuda mencoba membalas dendam namun dapat dikalahkan oleh Airlangga. Ibu kota Lewa dihancurkan pula. Pada tahun 1032 seorang raja wanita dari daerah Tulungagung sekarang berhasil mengalahkan Airlangga. Istana Watan Mas dihancurkannya. Airlangga terpaksa melarikan diri ke desa Patakan ditemani Mapanji Tumanggala, dan membangun ibu kota baru di Kahuripan. Raja wanita pada akhirnya dapat dikalahkannya. Dalam tahun 1032 itu pula Airlangga dan Mpu Narotama mengalahkan Raja Wurawari, membalaskan dendam Wangsa Isyana. Terakhir tahun 1035, Airlangga menumpas pemberontakan Wijayawarma raja Wengker yang pernah ditaklukannya dulu. Wijayawarma melarikan diri dari kota Tapa namun kemudian mati dibunuh rakyatnya sendiri.

Kerajaan yang baru dengan pusatnya di Kahuripan, Sidoarjo ini, wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat. Pantai utara Jawa, terutama Surabaya dan Tuban, menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya. Airlangga naik tahta dengan gelar abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikramottunggadewa. Airlangga juga memperluas wilayah kerajaan hingga ke Jawa Tengah, bahkan pengaruh kekuasaannya diakui sampai ke Bali. Menurut prasasti Pamwatan (1042), pusat kerajaan kemudian pindah ke Daha (daerah Kediri sekarang).

Setelah keadaan aman, Airlangga mulai mengadakan pembangunan-pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya antara lain.

Membangun Sri Wijaya Asrama tahun 1036.

Membangun bendungan Waringin Sapta tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman.

Memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh, yang letaknya di muara Kali Brantas, dekat Surabaya sekarang.

Membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan.

Meresmikan pertapaan Gunung Pucangan tahun 1041.

Memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha.

Ketika itu, Airlangga dikenal atas toleransi beragamanya, yaitu sebagai pelindung agama Hindu Syiwa dan Buddha.

Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Tahun 1035 Mpu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwatakawaca, sebagai kiasan Airlangga mengalahkan Wurawari.

Pada tahun 1042 Airlangga turun takhta menjadi pendeta. Menurut Serat Calon Arang ia kemudian bergelar Resi Erlangga Jatiningrat, sedangkan menurut Babad Tanah Jawi ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah prasasti Gandhakuti (1042) yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Mpungku Sang Pinaka Catraning Bhuwana.

Berdasarkan cerita rakyat, putri mahkota Airlangga menolak menjadi raja dan memilih hidup sebagai pertapa bernama Dewi Kili Suci. Nama asli putri tersebut dalam prasasti Cane (1021) sampai prasasti Turun Hyang (1035) adalah Sanggramawijaya Tunggadewi. Menurut Serat Calon Arang, Airlangga kemudian bingung memilih pengganti karena kedua putranya bersaing memperebutkan takhta. Mengingat dirinya juga putra raja Bali, maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Gurunya yang bernama Mpu Bharada berangkat ke Bali mengajukan niat tersebut namun mengalami kegagalan. Fakta sejarah menunjukkan Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata[rujukan?] sebagai raja Bali, dan Marakata kemudian digantikan adik yang lain yaitu Anak Wungsu.

Airlangga lalu membagi dua wilayah kerajaannya. Mpu Bharada ditugasi menetapkan perbatasan antara bagian barat dan timur. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam Serat Calon Arang, Nagarakretagama, dan prasasti Turun Hyang II. Maka terciptalah dua kerajaan baru. Kerajaan barat disebut Kadiri berpusat di kota baru, yaitu Daha, diperintah oleh Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan timur disebut Janggala berpusat di kota lama, yaitu Kahuripan, diperintah oleh Mapanji Garasakan.

Dalam prasasti Pamwatan, 20 November 1042, Airlangga masih bergelar Maharaja, sedangkan dalam prasasti Gandhakuti, 24 November 1042, ia sudah bergelar Resi Aji Paduka Mpungku. Dengan demikian, peristiwa pembelahan kerajaan diperkirakan terjadi di antara kedua tanggal tersebut.